Bupati Barito Utara H. Shalahuddin (tengah). (Neonusantara.id)
MUARA TEWEH, Kaltengmaju.com – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyoroti dua pekerjaan rumah besar pemerintah daerah, yaitu turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) serta rendahnya nilai MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention).
Dalam Rapat Koordinasi Camat se-Barito Utara di Balai Antang, Shalahuddin menyampaikan rencana membawa sejumlah OPD terkait ke Palangka Raya untuk menemui Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng dan meminta pendampingan agar opini LKPD kembali WTP.
Ia menekankan bahwa rendahnya nilai MCSP, yang saat ini hanya 34, menunjukkan besarnya potensi penyimpangan dan lemahnya tata kelola administrasi dibandingkan rata-rata provinsi yang mencapai 63.
Bupati H. Shalahuddin menekankan pentingnya belajar dari pengalaman pemerintah provinsi yang berhasil meningkatkan nilai MCSP secara signifikan dalam waktu singkat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
Shalahuddin juga mengajak seluruh camat dan jajaran perangkat daerah memperkuat sinergi, meningkatkan kedisiplinan administrasi, dan mempercepat perbaikan sistem agar Barito Utara kembali meraih kepercayaan publik serta lembaga pengawas.
Sumber: Neonusantara.id
