Perkuat Sinergi Nasional, Pimpinan DPRD Kalteng Hadiri Retret Strategis di Akmil Magelang

 

Wakil Ketua DPRD Kalteng, M. Ansyari, yang hadir mewakili unsur pimpinan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saat mengikuti Retret Strategis di Akmil Magelang.

PALANGKA RAYA, Kaltengmaju.com
 Dalam upaya menyamakan derap langkah pembangunan antara pusat dan daerah, sebanyak 478 pimpinan parlemen daerah dari seluruh Indonesia berkumpul di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang. Agenda strategis yang berlangsung pada 15–19 April 2026 ini dirancang sebagai kawah candradimuka bagi para pemimpin legislatif tingkat daerah.

Kegiatan bertajuk Retret Ketua DPRD se-Indonesia ini bukan sekadar pertemuan rutin. Di tengah dinamika politik dan tantangan ekonomi global, pemerintah memandang perlu adanya penguatan integritas serta penyelarasan visi pembangunan nasional. Akmil Magelang dipilih sebagai lokasi untuk memberikan atmosfer kedisiplinan dan semangat patriotisme kepada para peserta.

Wakil Ketua DPRD Kalteng, M. Ansyari, yang hadir mewakili unsur pimpinan dari DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, menilai forum ini sangat krusial sebagai wadah bertukar gagasan mengenai tata kelola pemerintahan. 

Menurutnya, peran legislatif sangat vital dalam mengawal program pembangunan agar tepat sasaran bagi masyarakat.

Ansyari menekankan bahwa materi yang didapatkan selama kegiatan—mulai dari wawasan kebangsaan hingga kepemimpinan—memiliki nilai strategis untuk memastikan program pemerintah pusat berjalan selaras di daerah. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan yang sering kali menghambat efektivitas pembangunan.

"Momentum ini sangat positif untuk memperkuat komunikasi antardaerah. Kita ingin memastikan pelaksanaan program di daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat," ujar politisi Partai Gerindra itu, Sabtu (18/4/2024).

Selain itu, imbuh Ansyari, kegiatan retret juga memiliki nilai strategis untuk memperkuat peran pimpinan DPRD Kalteng dalam memastikan keselarasan pelaksanaan program pusat di daerah. “Dengan begitu tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, sehingga program pembangunan dapat lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat,” sebut dia.

Sumber : dprd kalteng
Lebih baru Lebih lama