%20Yusuf%20Rendy%20Manilet.%20(Antaranews).jpg) |
| Pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet. (Antaranews) |
Kaltengmaju.com – Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan potensi risiko fiskal dari PP Nomor 38 Tahun 2025, yang memberi kewenangan pemerintah pusat meminjamkan dana APBN kepada pemda, BUMN, dan BUMD.
Menurut Yusuf, kebijakan ini bisa mempercepat pembangunan, namun berpotensi menambah beban fiskal nasional jika terjadi gagal bayar.
Ia menekankan perlunya pengawasan ketat, seleksi pinjaman berbasis kapasitas fiskal, dan transparansi laporan agar tidak menimbulkan utang tersembunyi seperti di Tiongkok.
Senada, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pinjaman harus dibatasi masa tenornya sesuai masa jabatan kepala daerah, disetujui DPRD, dan diawasi agar tidak menjadi rekayasa keuangan untuk menekan defisit APBN.
Sumber: Antaranews
%20Yusuf%20Rendy%20Manilet.%20(Antaranews).jpg&description=Kebijakan Pinjaman Pemerintah Pusat ke Pemda Dinilai Berisiko Ganggu Fiskal Nasional){kind=link}