 |
| Pemkab Mura menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025. (MC Kominfo Mura) |
PURUK CAHU, Kaltengmaju.com– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) melalui Asisten II Setda Kabupaten Murung Raya, Yulianus, didampingi Kepada Distanik Kab.Mura, Reyzal Samad, Kapala Bagian Ekonomi dan SDA, Jayadie Y. Dadi beserta jajaran terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025.
Bertempat di ruangan Sekretaris Daerah, kantor Bupati Mura, Rabu (4/6/2025). Rakor tersebut diikuti secara virtual dengan Kementerian Dalam Negeri.
Rakor dibuka dan dipimpin Sekretaris jenderal Kementerian dalam Negeri,
Tomsi Tohir serta jajaran terkait dan diikuti Gubernur, Walikota, Bupati
se-Indonesia.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir memaparkan sejumlah program
unggulan nasional yang menjadi fokus bersama. Beberapa di antaranya yaitu:
Penyediaan lahan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian
dari Program Menu Bergizi Gratis (MBG), Pembentukan Koperasi Merah Putih yang
rencananya akan diluncurkan secara nasional pada 12 Juli 2025.
Kemudian, pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang saat ini
baru mencapai 88,3% di Kalimantan Tengah, Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II
dan SMA Unggul Garuda (SUGAR) serta percepatan pelaksanaan Program Pembangunan
3 Juta Rumah.
Tomsi meminta agar pemerintah daerah segera menyediakan minimal
tiga lokasi lahan, baik dari aset pemda maupun desa, untuk pembangunan dapur
umum MBG yang akan dikelola Badan Gizi Nasional.
Ia juga menekankan perlunya percepatan penerbitan Peraturan
Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), guna
mendukung program perumahan Nasional.
Terkait Koperasi Merah Putih, Tomsi menyatakan lebih dari
93% daerah telah membentuk koperasi tersebut, dan diharapkan seluruh koperasi
sudah beroperasi saat peluncuran Nasional.
“Kita perlu terus memperkuat kerja sama lintas sektor,
meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, serta memantau
perkembangan harga secara berkelanjutan,” pungkasnya. (ip/foto: diskominfo).