 |
| Sekretaris Daerah atau Sekda Murung Raya, Hermon membuka Forum Perangkat Daerah Tahun 2025, di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Murung Raya, Selasa (25/2/2025) kemarin. (DiskominfoSP) |
MURUNG RAYA, Kaltengmaju.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2025.
Acara berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Murung Raya, Selasa (25/2/2025) kemarin.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Murung Raya, Hermon.
Dalam sambutannya, Hermon menyampaikan, forum ini menjadi wadah strategis bagi seluruh perangkat daerah menyusun langkah-langkah prioritas dalam pembangunan daerah.
“Forum ini adalah tempat bagi kita semua untuk bersama-sama merumuskan langkah strategis pembangunan," katanya.
"Dengan sinergi antarperangkat daerah, kita dapat menciptakan perencanaan yang solid, merata dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Forum ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Hal ini menekankan pendekatan perencanaan pembangunan secara politik, teknokratik, partisipatif, serta berjenjang dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan program kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.
Fokus utamanya, penyelarasan program dan kegiatan perangkat daerah dengan usulan hasil musrenbang kecamatan, kelurahan dan desa yang mengacu pada fokus pembangunan tahun 2026.
Kemudian, penajaman indikator dan target kinerja program serta kegiatan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Lalu, sinergi antarperangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran pembangunan.
Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif perangkat daerah.
Selain itu, Sekda Hermon menekankan pentingnya penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk menyusun dokumen perencanaan secara transparan dan akuntabel, sebagai langkah menghindari penyalahgunaan anggaran.
Sumber: DiskominfoSP