PAKANGKA RAYA, Kalteng
Maju.com - Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov.
Kalteng) Sri Widanarni, ikuti tapat koordinasi i secara virtual bersama Mentei
Dalam Negeri membahas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dari Ruang Rapat Bajakah, LT II Kantor
Gubernur Kalteng, Senin (30/12).
Rakor dipimpin Plt. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir. Dalam
sambutan pengantarnya, Tomsi Tohir menekankan terkait dengan realisasi
pendapatan APBD Provinsi kabupaten dan Kota se-Indonesia Tahun Anggaran 2024.
Ia menekankan, bagi provinsi maupun kabupaten dan kota yang
realisasi pendapatan APBD nya di bawah 80 persen agar melakukan konsolidasi
atau evaluasi untuk mengetahui mengapa realisasinya tidak tercapai.
“Ada tren upaya mencantumkan angka rencana pendapatan yang
besar supaya belanjanya bisa besar, supaya APBD -nya besar. Namun demikian di
akhir ini akan minus. Tolong jangan sampai terjadi”, ucap Tomsi Tohir.
Ia juga mengingatkan di mana pada penutup tahun akan ada
kenaikan IPH dan lain sebagainya.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini,
dalam paparannya menyampaikan mengenai Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan
Harga pada Minggu ke-4 Desember 2024, yakni perkembangan inflasi komponen inti.
Sepanjang 2024 hingga November, komponen inti mengalami inflasi (November,
y-to-d) sebesar 2,09 persen dengan andil sebesar 1,33 persen terhadap inflasi
umum. Komunitas penyumbang andil tertinggi adalah emas perhiasan yakni
sebesar 0,34 persen. Komoditas ini
mengalami inflasi bulanan secara terus menerus sejak September 2023 s.d
November 2024 (15 bulan terakhir). Diikuti oleh kopi bubuk, minyak goreng, nasi
dan lauk, sewa rumah, dan akademi/ perguruan tinggi.
Lebih lanjut dijelaskan mengenai perkembangan inflasi
komponen bergejolak. Sepanjang 2024 hingga November, komponen bergejolak
mengalami deflasi (November, y-to-d) sebesar 1,89 persen dengan andil sebesar
-0,31 persen terhadap inflasi umum.
Melihat perkembangan inflasi bulanan sepanjang Januari 2020
s.d November 2024, pada semester dua terlihat pola yang cenderung berulang
yaitu selalu terjadi deflasi bulanan. Pada 2024, komponen harga bergejolak
mengalami deflasi bulanan lebih sering, yaitu sebanyak 7 kali berturut-turut
dari April sampai Oktober 2024. Kemudian November 2024 mengalami inflasi
bulanan.
“Melihat history, bulan Desember biasanya terjadi inflasi
harga bergejolak”, ucapnya.
Pudji juga menjelaskan mengenai Indeks Perkembangan Harga M4
Desember 2024. Secara nasional jumlah kabupaten/ kota yang mengalami IPH pada
M4 Desember lebih banyak dibandingkan kabupaten/ kota yang mengalami penurunan
IPH. Sedangkan, pada M4 Desember 2024, terdapat 35 provinsi yang mengalami IPH
dan 3 yang mengalami penurunan IPH. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di
sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai merah, bawang merah, dan daging
ayam ras.
Usai mengikuti Rakor,
Plh Sekretaris Daerah Prov. Kalteng, Sri
Widanarni, mengingatkan khususnya kepada instansi terkait agar bisa
mengendalikan harga minyak dan bahan pokok lainnya sehingga di Kalteng umumnya
dan khususnya di Kota Palangka Raya bisa tetap tersedia komoditas penting yang
dibutuhkan masyarakat dan terkendali harganya.
Terkait dengan PMK, Sri juga menekankan kepada instansi
terkait agar dapat mencegah masuknya ternak ke Kalteng tanpa terdeteksi yang
bisa menyebabkan penularan.
Ia juga mengimbau agar terus melaksanakan pasar murah atau
pasar penyeimbang.
“Tidak hanya menjelang nataru tetapi juga pasca nataru, kita
harus melakukan evaluasi terkait dengan perkembangan ketersediaan harga bahan
pokok yang ada di Kalteng,: tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sri juga mengajak kepada seluruh
stakeholders untuk bersama-sama menjaga serta memelihara suasana yang sudah
kondusif di Kalteng.
“Ke depan kita lebih gencar lagi melakukan upaya-upaya
penyebarluasan terkait dengan beras yang diharapkan tidak terjadi kenaikan
harga yang terlalu signifikan,” imbuhnya
Turut hadir mengikuti rakor secara virtual dari tempat
masing-masing, yakni Staf Ahli Menteri Pertanian, Suwandi, Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan,
Eko Nursanto, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Moga Simatupang,
Kepala Divisi Pengadaan Pangan Lain Perum Bulog, Yayat Hidayat Fatahilah,
Direktur Pertimbangan Hukum Jamdatun, Brigjen TNI Ito Hediarto mewakili
Panglima TNI, Kepala Satgas Pangan Polri, Brigjen Whisnu Hermawan, Gubernur,
Bupati/ Wali Kota beserta Forkopimda se-Indonesia. Hadir di Ruang Rapat Bajakah
yakni Plh Kepala Biro Ekonomi Setda Prov Kalteng Fanny Kartika Octavianti,
serta Perwakilan dari Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalteng dan Kepala Instansi
Vertikal Prov. Kalteng terkait.(mnc/Foto:
iksan)
