 |
| Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin saat menghadiri Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan. (foto : Ist) |
Balikpapan, Kaltengmaju.com – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, bersama jajaran teras Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menghadiri kegiatan strategis nasional bertajuk Forum Orkestrasi Pembangunan Negeri. Acara ini diselenggarakan di Platinum Hotel and Convention Hall Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Selasa (5/5/2026).
Turut mendampingi Bupati dalam kunjungan kerja tersebut adalah Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah (Sekda) Muhlis, beserta jajaran perangkat daerah lainnya.
Forum yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI ini merupakan rangkaian dari kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 dan dihadiri langsung oleh jajaran Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah.
Agenda utama dalam forum ini berfokus pada sinergi strategis antar-daerah untuk memperkuat daya saing nasional.
Beberapa isu krusial yang dibahas mencakup upaya akselerasi penurunan tingkat pengangguran, penanggulangan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, pengendalian inflasi, hingga pemanfaatan skema pembiayaan kreatif (creative financing).
Forum ini menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan sebagai narasumber utama. Di antaranya adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Bupati Sukamara Masduki, dan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.
Dalam sesi pengantarnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto memaparkan realitas bahwa saat ini adalah masa yang tidak mudah bagi para kepala daerah. Ia menyebut ada tiga tantangan besar yang harus segera diantisipasi.
Tantangan pertama adalah dinamika geopolitik global yang berpotensi memicu lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), inflasi, dan krisis pangan. Tantangan kedua adalah kewajiban untuk mengawal ketat berbagai program nasional agar bantuan dapat tersalurkan langsung ke tangan rakyat secara tepat sasaran.
“Yang ketiga, Bapak/Ibu punya janji elektoral. Bapak/Ibu juga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar, membayar TPP, kemudian menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang apabila itu dijalankan, maka posisi politik Bapak/Ibu pasti akan baik,” papar Wamendagri memberikan penegasan.
Wamendagri juga menginstruksikan agar sinergi antar-daerah saat ini tidak melulu berorientasi pada birokrasi kelembagaan formal, melainkan harus langsung menyasar eksekusi isu-isu sektoral. Hal ini dinilai lebih efektif dan cepat.
“Tidak perlu kelembagaan dulu, tapi silakan bekerja sama untuk saling mengisi mengatasi inflasi. Kita berharap inisiatif-inisiatif sektoral melampaui pendekatan-pendekatan kelembagaan yang formal karena kita ingin bergerak lebih cepat,” pungkasnya.
Merespons arahan dari Kemendagri tersebut, Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyatakan kesiapan penuh daerahnya untuk mengakselerasi program-program prioritas melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih taktis.
“Langkah ini dinilai selaras dengan target daerah dalam menekan angka stunting dan mengendalikan inflasi secara berkelanjutan,” ungkap Bupati. (slh)
