 |
| Suasana Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. (Foto : Diskominfosandi Barut) |
Hal ini dibuktikan melalui kehadiran Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, yang memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan. Pertemuan strategis ini berlangsung khidmat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026).
Dalam lawatan dinas tersebut, Bupati turut didampingi oleh Wakil Bupati Barito Utara, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah (Sekda), serta para kepala perangkat daerah terkait.
Pertemuan tingkat tinggi ini secara khusus membedah capaian program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP). Langkah pengawasan ini diambil guna memastikan bahwa seluruh lini administrasi di daerah berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku.
Fokus perbaikan tata kelola kali ini mencakup beberapa poin krusial, di antaranya sinkronisasi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, teknis pengadaan barang dan jasa langsung, serta optimalisasi sistem e-purchasing.
Selain itu, penertiban tata kelola dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) juga menjadi sorotan utama KPK dan Pemkab Barito Utara agar penyalurannya lebih akurat dan tepat sasaran.
Keterbukaan Pemkab Barito Utara dalam forum ini dinilai sebagai langkah awal yang berani untuk melakukan transformasi sistem birokrasi secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Barito Utara menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Ely Kusumastuti, beserta jajaran yang telah memberikan arahan dan penguatan bagi aparatur daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim KPK yang berkenan memberikan pendampingan. Kami berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan sistem, memperkuat pengawasan internal, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas,” ucap Bupati H. Shalahuddin.
Dengan adanya dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran kepala perangkat daerah, Pemkab Barito Utara optimistis bahwa pembenahan di sektor-sektor krusial ini akan bermuara pada peningkatan kepercayaan publik.
Langkah proaktif ini diharapkan mampu meminimalisasi potensi penyimpangan, sehingga setiap rupiah dari anggaran daerah dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas secara optimal.
Sumber : Diskominfosandi Barut
