PURUK CAHU, Kaltengmaju.com– Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti secara virtual melalui zoom meeting Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) membahas Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 sekaligus Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Senin (11/11/2025).
Kegiatan berskala nasional ini diikuti jajaran pejabat
lintas kementerian dan lembaga, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian
Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Kepala BPS RI, Amalia A W, Direktur Bina Pasar Dalam
Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, perwakilan Panglima TNI yaitu Paban
Utama, Eko Sahli Bidang Ekkudag, perwakilan Kementerian Pertanian, Suwandi,
serta para tamu undangan lainnya dari berbagai pemerintah daerah di seluruh
Indonesia.
Rapat tersebut membahas perkembangan inflasi nasional dan
regional per Oktober 2025, termasuk posisi inflasi di wilayah Kalimantan
Tengah. Berdasarkan data yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi
tahun kalender (year-to-date/y-to-d) Oktober 2025 secara nasional tercatat
sebesar 2,10 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama
tahun 2023–2024, namun masih berada di bawah target inflasi nasional sebesar
2,5 ± 1 persen (1,5–3,5 persen).
BPS juga melaporkan, hingga Oktober 2025 terdapat empat
provinsi yang mencatat inflasi di atas 3,5 persen, yaitu Sumatera Barat, Riau,
Aceh, dan Sulawesi Tengah. Sementara, Provinsi Kalimantan Tengah mencatat
inflasi sebesar 1,88 persen, yang tergolong stabil dan masih dalam rentang
aman.
Khusus untuk Kabupaten Murung Raya, berdasarkan data
Indeks Perkembangan Harga (IPH), tercatat berada dalam 50 daerah dengan
kenaikan harga beras tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 0,46 persen pada
minggu pertama November 2025.
Asisten I Setda Kab.Mura, Rahmat K. Tambunan yang
mewakili Bupati Mura menyampaikan, Pemerintah Daerah akan terus memperkuat
koordinasi lintas sektor dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama
untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan strategis menjelang akhir tahun.
“Menjelang Natal dan Tahun Baru, TPID Murung Raya bersama
instansi terkait akan melakukan langkah-langkah antisipatif seperti pemantauan
harga kebutuhan pokok, operasi pasar, serta menjaga kelancaran distribusi bahan
pangan,” ujar Asisten I.
Ia menambahkan, hasil pemantauan BPS menunjukkan adanya
tren kenaikan harga beras di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Murung
Raya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan berkoordinasi
dengan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan guna memastikan ketersediaan dan
keterjangkauan harga beras di pasaran. (ip/foto:
diskominfosp).
