PALANGKA RAYA, Kaltengmaju.com–
Mewakili Gubernur Kalteng, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang), Sri
Widanarni menghadiri Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah
2025 yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Tengah, di Aula Pertemuan LT. 4 Gedung KPw BI Prov.
Kalteng, Rabu (30/4/2025).
Gubernur Kalteng dalam sambutan tertulisnya yang
dibacakan oleh Asisten Ekbang Sri Widanarni menyampaikan, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah berkomitmen mendukung program prioritas Presiden RI melalui
Kementerian Pertanian, yakni mewujudkan swasembada pangan terutama beras, yang
akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Hal itu sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalteng, yakni mengangkat harkat dan martabat masyarakat dayak, khususnya dan
Kalimantan Tengah umumnya.
“Dengan manggatang utus dan spirit kearifan lokal dalam
bingkai NKRI, menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju dan Kalteng Sejahtera,
menyambut Indonesia Emas 2045”, ucapnya.
Dikatakannya pula, prioritas pertama dalam 8 (delapan)
Program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyelaraskan Program
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Kalteng dengan Program Asta Cita Presiden
Prabowo Subianto, antara lain mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG),
Lumbung Pangan Nasional dan Pencegahan Stunting.
“Selain itu, ada juga Kartu Huma Betang Sejahtera, dimana
petani dan nelayan termasuk penerima bantuan, sebagai bentuk perhatian untuk
kemajuan pertanian” kata Asisten Ekbang.
Menurutnya, berdasarkan Perhitungan BPS Produksi Padi
2023-2024 dan target produksi 2025 terjadi peningkatan sebesar 30 persen,
dimana 2023 sebanyak 330 ribu ton dan pada 2025 diperkirakan mencapai 475 ribu
ton.
Kegiatan Cetak Sawah 2025 di Provinsi Kalimantan Tengah
dialokasikan seluas 85 ribu ha, yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota Se Kalteng,
yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat ,Lamandau,
Kotawaringin Timur, Seruyan, Barito Selatan, Barito Utara dan Kota Palangka
Raya, “Dari target cetak sawah di Kalteng seluas 85 ribu hektar tersebut, sudah
berkontrak seluas 66,9 ribu hektar”, tuturnya.
Berikutnya jumlah bantuan alat dan mesin pertanian
(Alsintan) Tahun 2024 – 2025 sebanyak 1.308 Unit, termasuk bantuan untuk brigade
pangan yang terdiri dari hand sprayer, Trans planter, Traktor roda 4 dan 2,
mesin pompa air, Dryer, power thresher, CHB.
Luas tanam padi di Kalteng per 25 April 2025 seluas 92
ribu hektarr atau mencapai 56% dari luasan
target 2025 yaitu sebesar 164
ribu hektar.
“Terkait kegiatan hari ini, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah berkomitmen siap mendukung dan melaksanakan Percepatan
Swasembada Pangan di Kalimantan Tengah”, tutup Sri Widanarni.
Sementara, Kepala Kantor Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah
Andrias, memaparkan, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 terutama
dipengaruhi oleh permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan
dampak kebijakan fiskal, serta sektor eksternal akibat kebijakan tarif AS.
Meluasnya kebijakan tarif Trump 2.0, termasuk ke
Indonesia beresiko menurunkan PDRB, “Sementara, prospek pertumbuhan ekonomi
Kalimantan Tengah 2025 dipengaruhi oleh penurunan ekspor dan perlambatan
konstruksi”, papar Kalan BI.
Kemudian ditambahkannya pula, prospek inflasi IHK 2025
Kalimantan Tengah lebih tinggi dibanding 2024 dan berada direntang 2,5 ± 1%
sesuai dengan target pemerintah. Peningkatan inflasi lebih tinggi diperkirakan
didorong oleh meningkatnya CI akibat tingginya permintaan emas perhiasan
sebagai aset safe haven di tengah tingginya ketidak pastian global, “Inflasi
yang lebih tinggi diperkirakan dapat ditahan VF selaras dengan masifnya
pengendalian infasi di daerah, dan berbagai program peningkatan produksi
komoditas pangan strategis di Kalimantan Tengah”, tambahnya.
Sedang manufaktur, seperti hilirisasi CPO dan Kawasan
Industri (KI) diperkirakan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di Kalimantan
Tengah, sehingga perlu didorong melalui penguatan iklim investasi, pengembangan
ekosistem industri, dan penguatan peran pembiayaan.
“Tantangan utama investasi industri di daerah terkait
dengan regulasi dan infrastruktur”, pungkasnya.
Tampak hadir, mewakili FORKOPIMDA Prov. Kalteng, Kepala
OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, kepala BPS, Agnes Widiastuti, Mewakili
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Kepala OPD terkait, Pimpinan Perbankan
dan Perguruan Tinggi. (mmci/foto: ferry).