PALANGKA RAYA, Kalteng
Maju. Com – Staf Ahli (Sahli)
Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, hadiri Rapat
Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 secara virtual, di Ruang Rapat Bajakah,
Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/1). Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito
Karnavian.
Dalam arahannya, Tito
mengatakan, angka kelahiran beberapa tahun terakhir di Indonesia cukup tinggi,
sehingga Indonesia mendapatkan bonus demografi karena banyaknya generasi muda.
“Banyaknya anak-anak usia produktif ini menjadi potensi
Indonesia untuk maju atau Indonesia Emas, kalau anak-anak itu betul-betul
produktif,” ujarnya.
Ia menambahkan, untuk mewujudkan Delapan Misi Asta Cita
Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia
(SDM) Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan
Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas
melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), maka Pemerintah Pusat akan
melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) untuk masyarakat Indonesia.
“Untuk itu diimbau kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota agar
melaksanakan dan mengoptimalkan capaian keberhasilan PKG, dan menginstruksikan
kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk persiapan,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi PKG sesuai dengan kewenangan masing-masing
Perangkat Daerah,” jelasnya.
Ia juga mengimbau agar Kepala Daerah bisa mengadvokasi dan
menyosialisasikan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi,
satuan pendidikan dan seluruh pihak terkait, serta melakukan koordinasi bersama
Forkopimda untuk mendukung pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan PKG secara
berjenjang.
“Selain itu, melakukan koordinasi dan memberikan dukungan
pelaksanaan PKG di sekolah keagamaan, bersama Kepala Kanwil Agama Provinsi dan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; mengantisipasi dukungan
pelaksanaan PKG melalui APBD; serta melaporkan hasil pelaksanaan PKG kepada
Kementerian Kesehatan,” imbuhnya.
Terkait inflasi, Tito menyebut, inflasi nasional masih
berada di angka 1,57% (y-o-y). “Bapak Presiden mengapresiasi dan memberikan
perintah agar rapat koordinasi ini bisa terus dilanjutkan agar kita tidak
melupakan dan konsisten dalam mengendalikan inflasi,” tukasnya.
Sementara, Kepala
Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti. menyampaikan pada minggu
ketiga Januari 2025, terdapat 35 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks
Perkembangan Harga (IPH) dan tiga provinsi yang mengalami penurunan IPH
dibandingkan bulan sebelumnya. “Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di
sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging
ayam ras,” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan, secara nasional, rata-rata harga
cabai merah pada minggu ketiga Januari 2025 berada di dalam rentang Harga Acuan
Penjualan (HAP) dan naik sebesar 36,56% dibanding Desember 2024. “Sedangkan
untuk cabai rawit, harga pada minggu ketiga Januari 2025 berada di atas rentang
HAP dan naik sebesar 47,51% dibanding Desember 2024. Untuk bawang merah, masih
berada di dalam rentang HAP dan naik sebesar 1,82%, dan harga telur ayam ras
masih berada di atas rentang HAP, naik sebesar 2,89%,” bebernya.
Ia menambahkan, rata-rata harga daging ayam ras berada di
bawah rentang HAP dan naik sebesar 1,98% dibanding Desember 2024. “Sementara,
harga minyak goreng berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan naik
sebesar 0,95%. Kemudian, harga bawang putih masih di atas rentang HAP dan naik
sebesar 1,08%, serta harga beras berada di atas harga HET dan naik sebesar
0,11%,” pungkasnya.
Usai mengikuti rakor, Yuas mengimbau kepada Tim Pengendali
Inflasi Daerah (TPID) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar melakukan
pemantauan harga, sehingga bisa mengecek langsung kenaikan harga yang terjadi
di lapangan.
“Pemantauan langsung ke lapangan itu penting agar kita tahu
harga pangan di pasar menjelang hari libur keagamaan apakah ada kenaikan atau
tidak. Selain itu juga perlu dilakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah
terkait agar kita bisa saling koordinasi dan mencatat setiap kenaikan harga
pangan tersebut,” tutupnya.
Turut hadir mendampingi Yuas Elko, unsur Forkopimda, Kepala
Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalteng. Hadir pula
secara virtual, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Deputi III Kepala Staf
Kepresidenan, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi
Hartono, Sahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan, Iqbal
Shoffan Shofwan, Brigjen TNI Ito Hediarto, Sahli Menteri Pertanian Bidang
Investasi Pertanian, Suwandi, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim.
Brigjen Helfi Assegaf, Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN, Sila H Pulungan,
dan Kepala Divisi Manajemen Mutu Perum Bulog, Yayat Hidayat, serta Gubernur,
Bupati/Wali Kota se-Indonesia. (mmc/foto:
arif)
