SEMARANG, KaltengMaju.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) A pada 2024 dan telah membentuk Dewan Pengurus Daerah PPUPD sebagai tindak lanjut dari terbentuknya DPP Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (APPUPD).
Berdasarkan hal tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Kalteng melakukan pertemuan terkait upaya peningkatan nilai AKIP dan persiapan pembentukan APPUPD ke Jawa Tengah.
Inspektur Daerah Jateng yang
diwakili Plt. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan PPD, Endah Ratnawati
menyambut baik kedatangan rombongan dari Bumi Tambun Bungai ini.
Pada kesempatan tersebut,
Endah mengatakan, AKIP memiliki arti penting dalam kinerja Pemerintah Daerah,
semakin tinggi nilai AKIP dapat mencerminkan tingginya transparansi dan
Akuntabilitas Pemda, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Setidaknya kami dari Inspektorat
Daerah Jateng dapat memberikan kontribusi positif dalam usaha peningkatan nilai
AKIP Pemprov Kalteng pada tahun 2025, khususnya untuk Inspektorat Daerah Kalteng
yang nantinya akan bertindak sebagai evaluator,” ungkapnya.
Selanjutnya, PPUPD Muda
Inspektorat Jateng, Anisa, yang juga menjabat sebagai Sekum DPD
APPUPD Jateng menjelaskan, Evaluasi AKIP merupakan proses analisis yang
sistematis, pemberian nilai, atribut, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.
“Di Jateng, yang melakukan
evaluasi AKIP sesuai dengan tupoksinya adalah PPUPD, karena itu pembentukan
APPUPD ini sebagai salah satu upaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme
PPUPD sebagai evaluator AKIP,” jelasnya.
Sementara itu, Inspektur
Daerah Kalteng, Saring dalam sambutannya menyebutkan konsultasi ini
sebagai salah satu bentuk upaya perbaikan dan peningkatan nilai AKIP Pemprov
Kalteng tahun 2025, serta untuk persiapan pembentukan Asosiasi PPUPD (APPUPD).
“Pada tahun 2023 dan 2024
Pemprov Kalteng memperoleh nilai AKIP B, untuk dapat meningkatkan nilai AKIP
tersebut, maka kita harus belajar pada provinsi yang nilainya lebih tinggi,
untuk mencontoh dan dapat menerapkannya di Pemprov Kalteng,” bebernya.
Lebih lanjut, Saring
menyebutkan, salah satu indikator kinerja Pemda adalah nilai AKIP, pentingnya
nilai AKIP terletak pada perannya dalam meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan kinerja pemerintah.
“Nilai AKIP merupakan
indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah,
diharapkan konsultasi ini berdampak besar terhadap nilai AKIP Pemprov Kalteng,”
pungkasnya.
Turut hadir pada kegiatan tersebut yaitu Pengurus DPD APPUPD Jateng, dan Kasubbag Umum Itprov Jateng. Sedangkan dari Kalteng dihadiri pula Inspektur Pembantu II Diana dan PPUPD Madya Hendra.
Sumber: : Diskominfo
