RUANG IKLANJangkau pembaca Kalteng MajuInformasi pemasangan iklan dan kerja samaLihat paket iklan →

Wapres Gibran Resmi Mengundurkan Diri, DPR Batal Gelar Paripurna HMP

 

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri.
(Foto : Instagram gibran_rakabuning)

JAKARTA, Kaltengmaju.com – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan krusial ini berdampak langsung pada batalnya agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang diagendakan pada Kamis (12/11/2026).

Sedianya, rapat paripurna tersebut digelar untuk membahas usulan Hak Menyatakan  Pendapat (HMP) dari anggota dewan terkait wacana pemakzulan Gibran dari kursi RI-2.

“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” tulis keterangan resmi dalam surat pembatalan rapat paripurna DPR tersebut.

Dinamika di parlemen berubah drastis setelah Gibran memilih untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis siang.

Merespons penyerahan surat pengunduran diri tersebut, pimpinan MPR bergerak cepat. Lembaga tinggi negara itu langsung menindaklanjutinya dengan menggelar rapat pimpinan (Rapim) pada hari yang sama untuk menentukan langkah konstitusional selanjutnya.

Sebelumnya, usulan HMP telah resmi diterima oleh pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026). Sedikitnya 120 anggota DPR dari berbagai fraksi telah menandatangani usulan tersebut karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat konstitusional sebagai wakil presiden.

Kabar pembatalan Rapat Paripurna DPR ini turut diamini oleh Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin. Sebagai salah satu inisiator pengusul HMP, Khozin mengaku menghormati pilihan dan sikap politik Gibran untuk meletakkan jabatannya.

Menurut Khozin, mundurnya Gibran secara resmi membuat usulan HMP dari para anggota dewan otomatis kehilangan urgensinya.

Langkah politik untuk menggulirkan HMP di DPR kini dinilai sudah tidak lagi relevan untuk dilanjutkan ke tahap sidang paripurna. (*)

Lebih baru Lebih lama