KALTENGMAJU.COM - PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang digelar di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (14/7/2026).
Rapat dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, unsur pimpinan DPRD, anggota Badan Anggaran, jajaran TAPD, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Dalam tanggapannya, Pj Sekda Linae Victoria Aden mengapresiasi pembahasan yang berlangsung konstruktif dan mencerminkan kemitraan yang baik antara eksekutif dan legislatif.
“Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berlangsung secara konstruktif dan dilandasi semangat kemitraan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD,” ujar Linae.
Ia menegaskan seluruh masukan dan rekomendasi dari Badan Anggaran DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menyempurnakan tata kelola keuangan daerah. “Berbagai masukan serta saran dari Badan Anggaran akan kami tindak lanjuti sebagai bahan penyempurnaan,” tegasnya.
Linae berharap seluruh tahapan pembahasan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga Raperda tersebut segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, hasil evaluasi dan rekomendasi dari DPRD akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berikutnya.
“Hasil evaluasi dan rekomendasi pembahasan ini akan menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 agar lebih efektif, efisien, tepat sasaran, serta mendukung prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” tambahnya.