PALANGKA RAYA, Kaltengmaju.com-
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah
(Kalteng) 2026 mengalami penurunan signifikan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalteng pun
harus membatasi fokus pembangunan hanya pada sektor-sektor yang benar-benar
prioritas akibat keterbatasan anggaran.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika,
dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng 2026 tercatat turun sebesar
34,71 persen, dari Rp 8,3 triliun pada 2025 menjadi Rp 5,4 triliun pada 2026.
Penurunan ini membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin
sempit dan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih cermat
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng,
Leonard S Ampung. mengungkapkan, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah
daerah lebih efisien dan efektif dalam menggunakan anggaran yang tersedia.
Gubernur Sulsel Usul RAPBD 2026 Naik Tipis.
“Jadi pembangunan betul-betul harus dilakukan di atas
prioritas-prioritas lain, ada yang lebih prioritas, sehingga perlu dipilah
belanja-belanja yang betul-betul bermanfaat di masyarakat,” beber Leonard
kepada wartawan usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI, Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
Leonard menjelaskan, untuk memastikan pembangunan dan
pelayanan publik tetap berjalan, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan efisiensi
dan skala prioritas. Fokus belanja
diarahkan pada sektor wajib dan strategis seperti pendidikan, kesehatan, serta
infrastruktur kritis yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi, Pemprov
Kalteng ingin menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran,”
tambahnya.
Lebih lanjut, Leonard menyebut penurunan APBD berdampak pada
tiga hal utama. Pertama, penyesuaian program pembangunan berdasarkan skala
prioritas yang telah dipertimbangkan secara matang.
“Otomatis belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, kemudian
berfokus pada pelayanan publik dan proyek strategis,” tambahnya.
Karena itu, arah kebijakan pembangunan Kalteng pada 2026
menitikberatkan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur kritis. Sementara belanja yang tidak mendesak ditekan seminimal
mungkin.
“Kami juga berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui
pendapatan asli daerah (PAD) dan peran badan usaha milik daerah (BUMD),” imbuh Leonard
