PALANGKA RAYA, Kaltengmaju.Com–
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang
Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, Rapat Koordinasi pengendalian
Inflasi 2025 dan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem pada Periode Idul Fitri
1446 H bersama Menteri Dalam Negeri di Ruang Rapat Bajakah, Lantai II Kantor
Gubernur Kalteng, Senin (10/3/2025).
Rakor ini dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito
Karnavian. Saat menanggapi paparan dari Kepala BNPB, terkait dengan bencana
yang sedang terjadi terutama bencana hidrometeorologi yang diakibatkan oleh
air, Tito menginstruksikan agar segera melakukan langkah-langkah antisipasi dan
tidak membiarkan masyarakat bekerja sendiri.
“Negara harus hadir.
Kehadiran Negara terutama untuk jangka pendek yakni kita harus tahu tentang
prediksi apa yang akan terjadi. Makin akurat prediksi maka kita akan bisa
mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah untuk menekan dampak secara
minimal”, ucap Mendagri Tito Karnavian.
Tito juga menyebut langkah selanjutnya yakni mensiagakan
kekuatan bahkan bila perlu mengevakuasi.
“Dengan prediksi yang tepat dan kemudian melakukan
langkah-langkah antisipatif, disitulah hadirnya Negara sambil kita
menyelesaikan jangka panjang mulai dari catchment area (daerah tangkapan air)
yang berubah fungsi dari hutan menjadi komersial dan lain-lain, bangunan yang
perlu ditetapkan, menyiapkan bendungan untuk menampung air yang mengalir ke
daerah bawah, pelebaran sungai untuk sampai ke daerah bawah sehingga airnya
bisa mengalir tidak berhenti,” bebernya.
Sebagaimana disampaikan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), Suharyanto, BNPB mencatat sampai dengan 10 Maret 2025, total
bencana terjadi sebanyak 614 kali.
“Bencana yang dicatat BNPB adalah bencana yang ada di daerah
meminta bantuan kepada BNPB dengan menetapkan status siaga ataupun tanggap
darurat. Dari 614 kali bencana, mayoritas di 2025 yang terjadi sampai hari ini
adalah bencana hidrometeorologi basah. Kami mencatat banjir terjadi 421 kali,
cuaca ekstrem 103 kali, tanah longsor 58 kali. Ini belum terhitung
bencana-bencana yang mana pemerintah daerah atasi sendiri, seperti banjir kecil
ataupun longsor di tingkat desa, RT atau RW”, tutur Kepala BNPB Suharyanto.
Lebih lanjut dijelaskan, BNPB telah mengeluarkan surat
edaran kepada BPBD se-Indonesia dalam rangka peringatan dini dan langkah
kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana banjir dan tanah longsor khususnya
pada periode Ramadan dan Libur Idul Fitri 2025. Edaran ini didasarkan pada
informasi prakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menambahkan prediksi curah
hujan Bulan Maret – Mei 2025. Pada Bulan Maret 2025, curah hujan umumnya
diprediksi berada pada kategori menengah hingga tinggi. Curah hujan tinggi
hingga sangat tinggi berpotensi terjadi di pesisir Barat Sumatera, Sumatera
Bagian Selatan, sebagian besar Jawa-Bali-NTB-NTT, sebagian besar Kalimantan,
sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tengah dan Papua bagian selatan.
Pada Bulan April 2025, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia umumnya
diprediksi berada pada kategori menengah. Curah hujan tinggi hingga saat tinggi
berpotensi terjadi di sebagian kecil Aceh, sebagian kecil Jawa-Bali-NTB-NTT,
Kalimantan bagian Tengah, Sulawesi bagian Tengah dan Papua bagian Selatan. Pada
Bulan Mei 2025, curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia umumnya
diprediksi berada pada kategori rendah hingga menengah. Curah hujan tinggi
hingga sangat tinggi berpotensi terjadi di sebagian kecil Jawa bagian Barat,
sebagian kecil Kalimantan Timur dan Utara, sebagian Maluku dan Papua.
Dwikorita mengharapkan kepada seluruh stakeholders agar
terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG
melalui berbagai Kanal terutama melalui Mobile Phone Aplikasi Info BMKG, laman
website BMKG, sosial media Info BMKG, Youtube dan Call Center 196. Selain itu,
agar segera menyebarluaskan informasi dan peringatan dini BMKG ke masyarakat
terutama di daerah rawan, segera mensiapsiagaan jajaran dan berbagai pihak
terkait untuk melakukan upaya penyelamatan masyarakat di daerah rawan, segera
merespon peringatan dini BMKG dengan aksi lapangan antara lain memastikan
infrastruktur dan sarana prasarana pengendalian banjir layak operasi serta
terus memonitor perkembangan indikator bencana mulai dari ketinggian/ debit air
sunga, bendung atau indikator lainnya yang sejenis, indikator pergerakan lereng
dan segera melakukan evakuasi pada saat batas kritis indikator terlampaui.
Terakhir digarapkan agar terus melakukan pendampingan selama proses evakuasi
warga masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik RI, Amalia
Adininggar Widyasanti, saat memaparkan tinjauan inflasi dan indeks perkembangan
harga Minggu ke-1 Maret 2025 menyampaikan, pada periode 2019-2024 menunjukan
bahwa selalu terjadi inflasi di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Komponen inti dan
bergejolak seringkali memberikan andil inflasi terbesar pada periode awal
Ramadan. Pada Februari 2025, inflasi komponen inti memberikan andil inflasi
sedangkan komponen harga diatur pemerintah dan bergejolak memberikan andil
deflasi.
“Untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami
deflasi baik secara bulanan namun secara y-on-y mengalami inflasi. Secara
bulanan yang memberikan andil terhadap deflasi m-to-m untuk kelompok makanan,
minuman dan tembakau terutama dikontribusikan oleh penurunan daging ayam ras,
bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, telur ayam ras, kacang panjang,
jeruk, jengkol dan ayam hidup di Bulan Februari,” ujar Amalia.
Amalia menjelaskan, pada M1 Maret 2025, terdapat 33 provinsi
yang mengalami kenaikan IPH, 4 provinsi yang mengalami penurunan IPH dan 1
provinsi stabil dibandingkan bulan sebelumnya. Komoditas penyumbang andil
kenaikan IPH di 33 provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai rawit,
cabai merah, bawang merah dan daging ayam ras. Sedangkan, secara nasional,
jumlah kabupaten/ kota yang mengalami kenaikan IPH pada M1 Maret 2025 lebih
banyak dibandingkan kabupaten/ kota yang mengalami penurunan IPH.
Ketika dibincangi usai menghadiri rakor, Yuas mengimbau agar
setiap daerah memaksimalkan upaya mitigasi dan kewaspadaan terkait dengan
prediksi cuaca ekstrem yang disampaikan oleh BMKG. Hal ini diharapkan dapat
direspons dengan segera guna meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh
cuaca ekstrem tersebut.
“Setiap daerah diharapkan untuk memperhatikan dan merespons
dengan serius peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Hal ini penting
untuk mengurangi potensi dampak buruk cuaca ekstrem dan memastikan
kesiapsiagaan masyarakat,” ungkap Yuas.
Terkait pengendalian inflasi, Yuas mengungkapkan bahwa salah
satu misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng adalah meningkatkan layanan di
bidang ketahanan pangan serta mengadakan pasar murah sebagai upaya untuk
menekan inflasi di wilayah Kalteng.
Turut hadir mendampingi Yuas Elko, Kepala Instansi Vertikal
dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalteng terkait. (mmc/foto: jayadi)
