BANDUNG, Kaltengmaju.com– Memperkuat dan meningkatkan budaya kerja Aparatur Sipil Negara
(ASN) melalui implementasi Core Values ASN BerAKHLAK serta Employer Branding
Bangga Melayani Bangsa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng)
mengirimkan delegasi untuk melakukan Studi Komparatif ke Pemerintah Provinsi
Jawa Barat (Jabar). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi
Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Jawa Barat pada Selasa (11/02/2025).
Delegasi Kalteng terdiri dari perwakilan Biro Organisasi
SETDA Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), serta Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik). Studi Komparatif ini bertujuan
untuk mempelajari secara langsung keberhasilan Pemprov Jabar dalam menerapkan
budaya kerja ASN BerAKHLAK, yang mengantarkan mereka meraih peringkat pertama
Indeks BerAKHLAK kategori Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2024.
Pada hari pertama, kegiatan diawali dengan persiapan,
pengarahan, dan koordinasi internal sebelum pertemuan resmi dengan jajaran
Pemprov Jabar. Selanjutnya, pada hari kedua, dilakukan Studi Komparatif,
paparan materi, serta sesi diskusi mendalam mengenai implementasi budaya kerja
ASN BerAKHLAK.
Setibanya di Kantor Pemprov Jabar, delegasi Kalteng yang
dipimpin Yosias, selaku Kepala Bagian
Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi SETDA Provinsi
Kalteng, disambut hangat Iwan Kurniawan, JFT Analis Kebijakan di Biro
Organisasi Jabar, beserta jajaran dan perwakilan instansi terkait.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jabar berbagi pengalaman
dan praktik terbaik dalam membangun budaya kerja ASN yang berorientasi pada
pelayanan publik. “Ketika seorang ASN memiliki nilai dasar BerAKHLAK –
berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan
kolaboratif – maka secara teoritis ia akan bekerja lebih optimal, sehingga
dapat mengakselerasi kinerja pembangunan daerah,” ujar Iwan.
Iwan juga menjelaskan penerapan nilai BerAKHLAK di lingkungan SETDA
Provinsi Jawa Barat telah berlangsung sejak 2021–2023. Hasilnya, implementasi
ini berdampak positif terhadap kinerja birokrasi di Jabar, termasuk peningkatan
nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Indeks
Reformasi Birokrasi. “Dengan menerapkan core values BerAKHLAK, nilai Indeks
Reformasi Birokrasi Pemprov Jabar tahun 2023 mencapai 93,08, mengalami
peningkatan 17 poin dibandingkan tahun 2020,” tambahnya.
Keberhasilan ini, lanjut Iwan, tidak hanya bergantung pada
nilai budaya kerja semata, melainkan pada upaya akselerasi pembangunan yang
sistematis dan terukur. Pemprov Jabar mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa
Barat Nomor 26 Tahun 2023 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi, yang di dalamnya
mengamanatkan peran strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan BPSDM dalam
memastikan implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK berjalan optimal.
Menanggapi paparan tersebut, Yosias menegaskan, Pemprov
Kalteng perlu melakukan pendalaman terhadap konsep yang telah diterapkan di
Jabar, sekaligus membenahi sistem internal agar lebih optimal.
“Kami ingin memahami secara menyeluruh level-level penerapan
budaya kerja ini, serta menyesuaikan sistem yang ada dengan memberikan porsi
tanggung jawab yang lebih tepat kepada masing-masing perangkat daerah. Kami
berharap, melalui kunjungan ini, dapat terjalin koordinasi yang baik sehingga
kami lebih memahami fungsi dan peran masing-masing perangkat daerah dalam
mendukung implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK di Kalimantan Tengah,”
ujarnya.
Kegiatan Studi Komparatif ini diharapkan dapat menjadi
referensi berharga bagi Pemprov Kalteng dalam membangun budaya kerja ASN yang
profesional, inovatif, dan berdaya saing, demi mendukung percepatan pembangunan
daerah.(mmc/foto: agung)
