 |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov. Kalteng. Sri Widanarni menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025. (Kominfo Kalteng) |
PALANGKA RAYA, Kaltengmaju.com– Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov. Kalteng. Sri Widanarni menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerja Sama Dalam Pengawasan Penyelenggaran Perizinan di Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dari Ruang Rapat Bajakah, LT. II Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/2).
Rakor dipimpin Mendagri, Tito Karnavian. Dalam sambutan
pengantarnya, Tito menyampaikan masalah perizinan adalah salah satu temuan dari
Komisi Pemberantasan Korupsi yang salah satu cukup menonjol dan banyak terjadi
pelanggaran disamping sudah dilakukan pembuatan sistem seperti mall pelayanan
publik, Online Single Submission (OSS) oleh Kementerian Investasi dan
Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan juga dibuat pelayanan
satu terpadu di daerah-daerah.
“Namun masih banyak
perizinan yang dilakukan secara manual door to door, person to person bertemu
tatap muka sehingga temuan dari KPK itu menimbulkan Moral Hazard keterawanan
yaitu pemungutan liar gratifikasi suap dan lain-lain. Disamping pembuatan sistem
juga penguatan aktif pengawas internal jajaran Inspektorat dilakukan di bawah
koordinasi dari Irjen Kemendagri dan juga dari BPKP”, tutur Mendagri Tito
Karnavian.
“Tapi ini tentu tidak cukup, perlu ada pengawasan dari
eksternal terutama dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK serta Badan Pengendalian
Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK)”, imbuhnya.
Tito berharap dengan adanya Penandatanganan Nota Kesepahaman
Tentang Kerja Sama Dalam Pengawasan Penyelenggaran Perizinan di Daerah
pengawasan akan lebih baik dalam rangka untuk mencegah tindak pidana korupsi
dalam perizinan sekaligus juga untuk mempermudah dunia usaha yang menjadi salah
satu atensi dari Presiden RI yakni mempermudah perizinan berusaha untuk
mendorong ekonomi.
Dalam pertemuan ini, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,
Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan, berkenaan dengan Tinjauan Inflasi
dan Indeks Perkembangan Harga Minggu ke-5 Januari 2025. Amalia menjelaskan pada M5 Januari 2025,
terdapat 35 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH da 3 (tiga) provinsi yang
mengalami penurunan PH dibandingkan bula sebelumnya. Komoditas penyumbang andil
kenaikan IPH di sebagian besar provinsi tersebut adalah cabai rawit, cabai
merah dan daging ayam ras.
Lebih lanjut dijelaskan, secara nasional jumlah kabupaten
yang mengalami kenaikan IPH pada M5 Januari 2025 lebih bayak dibandingkan
kabupaten/ kota mengalami penurunan IPH. Kenaikan IPH tertinggi di Pulau
Sumatera terjadi di Kabupaten Agam dengan nilai perubahan IPH 9,295. Komoditas
penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut di dominasi oleh
cabai merah, cabai rawit dan daging ayam ras. Sementara itu, kenaikan IPH
tertinggi di Pulau Jawa terjadi di Kabupaten Blitar dengan nilai perubahan IPH
7,00%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut
didominasi oleh cabai rawit, cabai merah dan daging ayam ras.
Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y)
sebesar 0,76 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,99. Inflasi
provinsi y-on-y tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 4,55
persen dengan IHK sebesar 112,06 dan terendah terjadi di Provinsi Sulawesi
Tengah sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 105,90. Sementara deflasi
provinsi y-on-y terdalam terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 1,52 persen
dengan IHK sebesar 104,85 dan terendah terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur
sebesar 0,06 persen dengan IHK sebesar 106,11. Sedangkan inflasi kabupaten/kota
y-on-y tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 4,55 persen dengan IHK
sebesar 112,06 dan terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,02 persen
dengan IHK sebesar 105,12. Deflasi kabupaten/kota y-on-y terdalam terjadi di
Kabupaten Gorontalo sebesar 1,71 persen dengan IHK sebesar 105,87 dan terendah
terjadi di Kota Palopo sebesar 0,01 persen dengan IHK sebesar 104,69.
Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang
ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar
indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau
sebesar 3,69 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,24 persen,
kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar
1,14 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,84 persen, kelompok transportasi
sebesar 0,76 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,11
persen, kelompok pendidikan sebesar 2,05 persen, kelompok penyediaan makanan
dan minuman/restoran sebesar 2,47 persen
dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,27 persen. Sementara
kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan,
air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 8,75 persen dan kelompok
informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,30 persen.
Sedang, tingkat deflasi month to month (m-to-m) Januari 2025
sebesar 0,76 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) Januari 2025
sebesar 0,76 persen. Tingkat inflasi y-on-y komponen inti Januari 2025 sebesar
2,36 persen, inflasi m-to-m sebesar 0,30 persen, dan inflasi y-to-d sebesar
0,30 persen.
Berdasarkan rilis berita resmi Statistik Badan Pusat
Statistik inflasi Januari 2025 menurut wilayah (y-on-y) per tanggal 3 Februari
2025, 30 provinsi mengalami inflasi dan 8 provinsi mengalami deflasi.
Usai menghadiri rakor, Asisten Ekbang Sri Widanarni
mengatakan, angka IPH di Kalteng masih berada di 3,53 persen terhadap komoditas
cabai rawit, cabai merah dan daging ayam. “Kondisi ini tentunya menjadi
perhatian bersama terutama ke depan menghadapi bulan Ramadan yang akan lebih
banyak lagi komoditas yang ikut merangkak naik seperti beras dan minyak
goreng”, ungkap Sri.
Sri juga menekankan pentingnya persiapan yang matang dalam
menghadapi bulan Ramadan, terutama terkait dengan ketersediaan bahan pokok dan
beras. Pasar penyeimbang atau pasar murah merupakan salah satu upaya untuk
memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau,
mengingat bulan Ramadan sering kali diikuti dengan peningkatan permintaan untuk
berbagai bahan pokok.
Selain itu, pengecekan ketersediaan bahan pokok dan beras
juga penting untuk menghindari kelangkaan atau lonjakan harga yang dapat
merugikan masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan rendah. Pemerintah
dan pihak terkait perlu memastikan distribusi yang lancar dan harga yang stabil
selama Ramadan agar kebutuhan masyarakat tetap terjaga dengan baik.
“Dengan adanya pasar murah atau pasar penyeimbang,
diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi bagi keluarga yang
membutuhkan. Pengecekan secara rutin terhadap ketersediaan bahan pokok juga
menjadi langkah preventif untuk mengantisipasi potensi masalah yang bisa timbul
menjelang bulan suci tersebut”, pungkasnya.
Rakor dihadiri secara langsung dari tempat masing-masing oleh Jaksa Agung, ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPK Setyo Budiyanto, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi, Sahli Panglima TNI Brigjen TNI Ito Hediarto serta serta Gubernur/ Bupati/ Walikota se Indonesia. Hadir juga dari Ruang Rapat Bajakah yakni Plh Karo Ekonomi Fanny Kartika Octavianti serta Perwakilan dari Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalteng dan Kepala Instansi Vertikal Prov. Kalteng.(mmc/foto: iksan)