PALANGKA RAYA, Kaltengmaju.com- Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov Kalteng,
Sri Widanarni, Kamis (6/2/2025) buka Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan
Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Prov Kalteng 2026, di Aula Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Prov setempat.
Saat membacakan sambutan Plt Sekretaris Daerah, Sri
Widanarni mengatakan, tema Pembangunan yang telah ditetapkan untuk Prov Kalteng
2025-2029 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Prov
Kalteng 2025-2045 yaitu “Penguatan Pondasi
Transformasi”.
"Prioritas Pembangunan Tahun 2025-2026 dimana Provinsi
Kalimantan Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional/Swasembada Pangan, Pusat
Konservasi Internasional, Pusat Hilirisasi Industri dan Sektor Pengolahan,
Peningkatan Sektor Kependidikan dan Kesehatan, Makan Bergizi Gratis dan
Ketahanan Pangan, Air dan Energi," jelasnya.
Ia menambahkan, zonasi Pembangunan Kalteng berdasarkan RPJPD
Prov Kalteng 2025-2045 terbagi menjadi tiga wilayah Zonasi Pembangunan, yaitu
Zona Barat (Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin
Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan); Zona Tengah
(Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang
Pisau, dan Kabupaten Kapuas); dan Zona Timur (Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur).
"Sedang tema pembangunan per wilayahnya adalah Zona
Timur (Hilirisasi Pangan, Lumbung Energi Baru dan Terbarukan Kalimantan, serta
Positioning sebagai mitra pembangunan IKN di Kalimantan Timur); Zona Tengah
(Hub pusat perdagangan dan jasa, pengembangan sentra pertanian terintegrasi,
serta pusat riset dan pendidikan), serta Zona Barat (pusat hilirisasi Sumber
Daya Alam, kawasan hub perdagangan besar, serta konservasi taman nasional
berkelanjutan," ungkapnya.
Ia menyebut, sinkronisasi, sinergisitas dan harmonisasi
antar sektor dan antar wilayah dalam proses pembangunan sangat diperlukan dalam
rangka melayani kepentingan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.
"Semua ini harus dimulai dari proses penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan yang mencakup harmonisasi, sinergisitas dan
sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan, serta antar tingkat pemerintahan. Hal ini mengisyaratkan
bahwa pencapaian prioritas pembangunan provinsi memerlukan adanya koordinasi
dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas
provinsi/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis
kewilayahan," ujarnya.
Berkenaan dengan penyusunan RKPD 026, ia meminta agar
Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memberikan perhatian penuh
terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kalteng, khususnya di bidang
pendidikan dan kesehatan.
"Hilirisasi sudah menjadi prioritas dalam pembangunan
nasional, sehingga kita harus mendukung hal tersebut, karena akan meningkatkan
nilai tambah yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat," imbuhnya.
Ia juga meminta agar mempertahankan kualitas pembangunan
infrastruktur dan ikut mendukung ketertarikan investor untuk menanamkan
modalnya di Kalteng.
"Pembangunan sarana dan prasarana produksi yang telah
dilaksanakan agar didukung juga dengan menjamin ketersediaan bahan bakunya,
misalnya pabrik pakan ternak, harus memperhatikan ketersedian bahan baku, salah
satunya mendorong peningkatan produksi jagung. Selain itu juga bagaimana sektor
lain juga dapat terlibat dalam upaya pemasaran hasilnya. Ini juga menjadi
perhatian dalam upaya penanggulangan dan menekan angka inflasi," tukasnya.
Sementara, Kepala
Bapperida Prov Kalteng, Leonard S Ampung. menyampaikan, pelaksanaan Konsultasi
Publik Rancangan Awal RKPD Prov Kalteng Tahun 2026 bertujuan menjaring aspirasi
untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Prov Kalteng Tahun 2026 dari Perangkat
Daerah dan Pemangku Kepentingan, serta menjaring aspirasi terkait permasalahan
pembangunan daerah, isu strategis, prioritas pembangunan daerah, serta arah
kebijakan di Prov Kalteng.
Turut hadir Ketua Komisi IV DPRD Prov Kalteng, Lohing Simon,
Kepala BPS Kalteng Agnes Widiastuti, Kepala Perwakilan BI Kalteng Yuliansyah
Andrias, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Prov Kalteng, serta Kepala Bappeda
Kabupaten/Kota se-Kalteng. (mmc/foto:
asep)