PALANGKA RAYA, Kalteng
Maju. Com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, Linae
Victoria Aden, selaku Sekretaris TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting)
Provinsi Kalimantan Tengah mewakili Ketua TPPS Provinsi Kalteng, memaparkan
Final Monitoring dan Evaluasi Pendampingan SSGI Kabupaten/Kota, pada Rapat
Final Monitoring dan Evaluasi Pendampingan SSGI Kabupaten/Kota secara luring
dan daring yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappedalitbang Prov. Kalteng, Kamis
(9/1).
Dalam paparannya, Linae menyampaikan. beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya
SSGI, di antaranya pelaksanaan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting, dimana Kemenkes mempunyai tanggung jawab publikasi angka
stunting kabupaten/kota setiap tahun; Evaluasi dan penilaian kemajuan
intervensi konvergensi (spesifik dan sensitif) dari berbagai kementerian dan
Lembaga, baik di Pusat maupun Daerah (aksi kedelapan konvergensi); Implementasi
dari Pilar kelima dari Strategi Nasional pencegahan Stunting 2017; Pemenuhan laporan Disbursement Link
Indicator (DLI) Program Investment in Nutrition and Early Years (INEY) World
Bank yang dikoordinasikan Kantor Wakil
Presiden, yaitu publikasi angka stunting kabupaten/kota setiap tahun; Dasar
penetapan Dana Insentif Daerah (DID) oleh Kemenkeu, sehingga diperlukan
penyediaan angka tingkat kabupaten/kota.
Lebih lanjut, Linae menyampaikan, sebaran blok sensus SSGI
2024 sebanyak 891 dan tersebar di 14 Kab/Kota, dan tersebar di 628
Kelurahan/Desa. “Dari progress updating Data Balita (SSGI 2024) per 9 Januari
2025, hampir semua kabupaten telah selesai melakukan progress updating, namun
ada beberapa kabupaten dan kota yang belum menyelesaikannya, Barito Utara (1) ,
Lamandau (3), Katingan (3), Murung Raya (3) dan Palangka Raya (5),” jelas Linae.
Disampaikan pula, updating data Kalimantan Tengah telah
mencapai 98,32 persen, urutan ke 15 secara nasional. Sedang capaian pengumpulan
data Kalimantan Tengah sebanyak 76 persen dan capaian pengumpulan data nasional
sebesar 83,53 persen.
"Progress Pelaporan TPPS Kab/Kota se-Kalimantan Tengah 2024
telah terlaporkan di link https://s.id/pelaporantpps dan Web Bangda yang telah
terlaporkan, namun masih ada tiga kabupaten yang belum melaporkan, yaitu
Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kota Palangka Raya," bebernya.
Linae berharap, semua kabupaten dapat menyelesaikan progress
pelaporan, agar pelaporan TPPS Semester II Tahun 2024 Kalimantan Tengah dapat
100% sebelum batas waktu yang ditentukan.
Sementara, Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, Leonard S
Ampung, saat membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur Kalteng selaku Ketua
Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Tengah,
menyampaikan, Survei Status Gizi
Indonesia (SSGI) merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memantau
perkembangan status gizi masyarakat.
"Data yang diperoleh dari survei ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan dan program yang lebih efektif untuk menangani masalah gizi dan meningkatkan kesehatan masyarakat,” tandas Leonard.
Turut hadir pada kegiatan tersebut, yakni Kepala Bidang
Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappedalitbang Prov. Kalteng, Chandra Fuji
Asmara, Satgas Stunting Provinsi Kalimantan Tengah, hadir secara virtual Kepala
Bappeda, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. (mmc/foto: wp)