PALANGKA RAYA, Kalteng
Maju. Com- Rusaknya jalan dan terganggunya lalulintas di Bukit Liti - Bawan
- Kuala Kurun dan penanganan longsor/banjir di Wilayah Kalteng, Pemprov setempat
menggelar Rapat Koordinasi, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng,
Kamis (30/1). Rapat dibuka Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, H Edy Pratowo.
Menurut wagub, an perbaikan Ruas Jalan Bukit Liti - Bawan -
Kuala Kurun tidak bisa hanya dilakukan h Pemprov Kalteng, tetapi dibutuhkan
kerja sama dengan unsur Forkopimda Kabupaten Pemerintah Kabupaten terkait.
"Untuk itu kita harus saling berkoordinasi agar
permasalahan tersebut bisa kita atasi bersama-sama," ujarnya.
Sementara, Gubernur
Kalteng, H Sugianto Sabran, dalam arahannya meminta agar angkutan batu bara
tidak melewati Ruas Jalan Bukit Liti - Bawan - Kuala Kurun sampai batas waktu
yang tidak ditentukan.
"Begitu juga dengan angkutan kayu, saya minta di stop
juga untuk lewat jalur Provinsi. Untuk CPO, angkutan di atas delapan ton
dilarang lewat juga, formulasi ketentuannya sedang kita siapkan,” tegasnya.
Ia menyebut, pemerintah harus melayani masyarakat dengan
baik, dan perusahaan juga merupakan bagian dari masyarakat. Namun ia meminta
semua pihak termasuk perusahaan, memiliki kontribusi positif dalam pembangunan
Kalimantan Tengah.
“Sektor usaha juga harus tumbuh dan berkembang dengan baik,
tapi perlu kebersamaan dan saling dukung, salah satunya dengan menciptakan
suasana yang nyaman bagi seluruh masyarakat,” tandas Sugianto.
Ia menambahkan, seberapapun besarnya anggaran yang
digelontorkan untuk infrastruktur jalan, bila semua pihak minim kesadaran dalam
menjaga, memelihara, serta ketaatan terhadap aturan, akan menjadi sia-sia.
“Rasa memiliki dan kecintaan terhadap daerah itu menjadi
penting. Dengan demikian masing-masing kita merasa bertanggung jawab dan
selanjutnya berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah,” timpalnya.
Orang nomor satu di Kalteng itu pun meminta kepada unsur
Forkopimda Kabupaten dan Pj Bupati setempat agar menertibkan pengusaha
menggunakan mobil plat non KH.
"Saya minta semua pengusaha harus pakai plat KH, tidak
boleh plat luar," ungkapnya.
Terkait dengan ancaman bencana alam saat ini, Gubernur
mengatakan curah hujan di Kalteng saat ini sangat tinggi sehingga harus terus
dipantau agar bisa mengantisipasi bencana longsor/banjir.
"Terkait ruas jalan di Gunung Mas, kita harapkan supaya
bisa menjadi jalur umum yang bisa digunakan oleh masyarakat dan tidak digunakan
oleh perusahaan-perusahaan tambang dan lain-lain. Masyarakat butuh pelayanan
itu supaya angkutan orang dan barang bisa bergerak cepat," jelasnya.
Gubernur menyebut, Kalteng menyediakan lahan hampir satu
juta hektare di sepuluh kabupaten untuk Food Estate. "Jangan sampai
terjadi banjir sehingga menjadi gagal panen. Untuk itu harus kita pantau terus,
agar nanti Bupatinya bisa menyediakan pompa air sehingga banjir tidak
terjadi," bebernya.
Di tengah inflasi yang sedang terjadi, Gubernur mengimbau
agar masyarakat bisa menggunakan pekarangan rumah untuk menanam cabai dan
lain-lain.
"Kita harus menjaga agar daya beli masyarakat tetap ada
sehingga inflasi kita itu stabil. Kita harus jadi produsen, jangan jadi
konsumen," pungkasnya.
Sebagai informasi, pada 29 Januari 2025, banjir masih
terjadi di dua kabupaten, yaitu Barito Selatan dan Kapuas, dimana sebelumnya
sepanjang Januari 2025, banjir juga
sempat terjadi di Kabupaten lainnya, yaitu Murung Raya, Gunung Mas, Pulang
Pisau dan Kotawaringin Timur. Sedang kabupaten yang terdampak tanah longsor
pada Januari 2025, yaitu Gunung Mas dan
Pulang Pisau.
Sementara, kerusakan jalan Bukit Liti - Bawan terdapat di
enam titik dengan total kerusakan 2,868 KM, dan kerusakan jalan Bawan - Kuala
Kurun terdapat di empat titik dengan total kerusakan 4,855 KM.
Turut hadir unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pj
Bupati/Pj Wali Kota se-Kalteng, Plt Sekretaris Daerah Prov Kalteng, M Katma F
Dirun dan Kepala Perangkat Daerah Prov Kalteng terkait. (mmc/foto: tom)