PALANGKA RAYA, Kalteng
Maju. Com— Program mulia yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto, bersama
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sinerginya terus diperkuat Provinsi Kalteng
dengan sekolah dalam pelaksanaannya.
Program ini diharapkan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,
terutama di Bumi Tambun Bungai.
Hal ini disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan
Tengah, Muhammad Reza Prabowo, saat menjadi narasumber dalam program Kalteng
Menyapa yang disiarkan secara langsung melalui Zoom dan kanal YouTube RRI
Kalteng, Rabu (22/1). Acara tersebut dipandu oleh presenter, Sabella Indah
Sari, dengan narasumber lain, Yusran, Kepala Sekolah SMA Garuda.
Dalam dialog tersebut, Reza Prabowo menyampaikan apresiasi
terhadap program MBG, meskipun Kalimantan Tengah belum termasuk dalam 190
Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG) yang menjadi pilot project pertama.
“Alhamdulillah, beberapa satuan pendidikan di Kalimantan
Tengah sudah mulai melaksanakan program ini. Kami yakin, program ini dapat
memberikan efek berantai positif bagi perekonomian, baik di desa maupun
perkotaan,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah dibawah kepemimpinan Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran.
telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp485 miliar dalam APBD 2025. Anggaran
tersebut mencakup paket lengkap yang terdiri dari program makan bergizi gratis,
sekolah gratis dan kuliah gratis. Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp200
miliar dialokasikan khusus untuk program MBG.
Namun pelaksanaan program ini masih menunggu petunjuk teknis
(juknis) dari pemerintah pusat. “Kita masih berkomunikasi dengan Badan Gizi
Nasional (BGN) terkait teknis pelaksanaan, termasuk apakah anggaran ini akan
digunakan untuk pembangunan SPPG baru, jasa katering, atau hal lainnya,” jelas
Reza.
Ia menambahkan, sejumlah wilayah, seperti Palangka Raya,
Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, dan Kapuas telah memulai
rencana pembangunan terkait SPPG. Dengan juknis yang jelas, program ini
diharapkan berjalan sesuai aturan dan membawa manfaat optimal bagi masyarakat
Kalimantan Tengah.
“Mudah-mudahan sinergi antara pemerintah pusat dan provinsi
dapat semakin menguat sehingga kesejahteraan masyarakat, khususnya di
Kalimantan Tengah, semakin meningkat,” imbuhnya.
Terkait sinergi antara Dinas Pendidikan dengan sekolah, Reza
menjelaskan, hingga saat ini, pelaksanaan kegiatan MBG dilakukan BGN melalui
SPPG yang tersebar di kabupaten/kota. Salah satu SPPG yang sudah berjalan
adalah SPPG Bukit Kenanga, yang melayani 3.039 siswa dari 3 (tiga) TK/RA, 9
(sembilan) SD, 2 (dua) SMP, dan 2 (dua) SMA di wilayah tersebut. Dinas
Pendidikan hanya dilibatkan dalam penyiapan calon penerima manfaat, seperti
menentukan sekolah-sekolah terdekat dengan SPPG.
Reza juga menyebutkan, kapasitas satu SPPG, yaitu
3.000–4.000 siswa, menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengakomodasi sekolah
yang belum terjangkau, seperti SMA Negeri 5 (SMA 5 Plus) dengan jumlah siswa
lebih dari 1.000, diperlukan pembangunan SPPG baru. “Kami sudah mengusulkan ini
ke BGN, tetapi eksekusinya masih menunggu kolaborasi lebih lanjut dari SPPG dan
BGN,” pungkasnya. (mmv/foto: disdik)