MAMUJU, Kateng Maju.
Com - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum)
Kementerian Dalam Negeri RI Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Umum 2025, di Hotel Maleo, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis
(16/1). Kegiatan ini dihadiri para
Kepala Badan Kesbangpol dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.
Plh. Sesditjen Polpum Kemendagri RI, Ispahan Setiadi, dalam
sambutannya menjelaskan, tujuan utama
Rakornas ini ebagai wadah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan
daerah. “Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan implementasi indikator
kinerja dalam pelaksanaan program bidang politik dan pemerintahan umum,
terutama dalam mendukung visi Indonesia 2045,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Polpum Kemendagri RI yang
juga menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar, menyampaikan rasa
terima kasih atas kepercayaan memilih Sulawesi Barat sebagai tuan rumah
Rakornas. “Kami merasa terhormat dengan pelaksanaan kegiatan ini di Mamuju.
Selain sebagai ajang koordinasi nasional, acara ini juga memberikan dampak
positif untuk memperkenalkan Sulawesi Barat di tingkat nasional,” tutur
Bahtiar.
Bahtiar juga memaparkan sejumlah program pembangunan
strategis yang tengah dijalankan di Sulawesi Barat, termasuk kontribusi
provinsi ini dalam mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, Sulawesi Barat memiliki banyak potensi yang
bisa mendukung pembangunan IKN, seperti sumber daya alam, infrastruktur yang
terus berkembang, serta keramahtamahan masyarakat.
Smentara, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, dalam
sambutannya saat membuka Rakornas ini menyampaikan pesan yang kuat terkait
arahan Presiden Prabowo untuk membangun birokrasi pemerintahan yang bersih,
melayani, dan solid dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% serta
penguatan kapasitas fiskal daerah. Selain itu, Bima menekankan pentingnya
"The Magic of Team Work" sebagai kunci keberhasilan gagasan besar dan
target ambisius pemerintah. Sinkronisasi antara pusat dan daerah, stabilitas
politik, serta kolaborasi yang kuat menjadi fondasi utama untuk mencapai visi
tersebut.
Bima Arya juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dalam
pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, yang dinilai kompleks dan memerlukan
koordinasi yang sangat matang. Ia menegaskan, keserentakan tersebut bukan hanya
soal teknis, tetapi juga berdampak pada stabilitas politik dan sosial yang
harus dijaga dengan baik. Dalam hal ini, peran strategis Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) menjadi sangat penting untuk menjaga keharmonisan antar umat
beragama, terutama di tengah meningkatnya dinamika sosial-politik jelang pesta
demokrasi. Bima menekankan bahwa menjaga kerukunan adalah kunci utama untuk
memastikan proses demokrasi berjalan lancar tanpa gesekan yang dapat memicu
konflik.
Selain itu, ia mengapresiasi peran Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Kesbangpol) yang terus berfokus pada upaya penanganan konflik sosial
di daerah. Bima Arya mendorong Kesbangpol untuk lebih proaktif dalam
mengidentifikasi potensi konflik dan meningkatkan upaya mediasi, baik melalui
pendekatan dialogis maupun pemanfaatan data strategis. Langkah ini diharapkan
dapat menjadi fondasi dalam menciptakan suasana kondusif, sehingga agenda
nasional, termasuk Pemilu dan Pilkada, dapat terlaksana dengan aman dan sukses.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat
adalah jawaban atas tantangan besar ini, sekaligus kunci untuk menjaga
Indonesia tetap harmonis dan solid.
Lisamson, Perencana Ahli Muda Badan Kesbangpol Provinsi
Kalimantan Tengah, yang turut hadir dalam Rakornas Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Umum Tahun 2025, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan
kegiatan tersebut.
“Rakornas ini memberikan ruang diskusi yang sangat strategis
bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan program kerja. Sebagai
bagian dari Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah, kami berkomitmen mendukung
implementasi kebijakan nasional, termasuk dalam mewujudkan Asta Cita menuju
Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Di kesempatan terpisah, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi
Kalimantan Tengah, Katma F. Dirun, memberikan tanggapan positif atas
terselenggaranya Rakornas tersebut. “Kami menyambut baik Rakornas ini karena
menjadi forum yang penting untuk menyelaraskan visi dan langkah strategis dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah
berkomitmen penuh mendukung Asta Cita sebagai pilar utama dalam perjalanan
Indonesia menuju 2045,” ungkapnya.
Katma F. Dirun juga menyoroti peran strategis Kesbangpol
Provinsi Kalteng dalam mendukung Asta Cita, mulai dari penguatan wawasan
kebangsaan, pengelolaan potensi konflik, hingga peningkatan kesadaran politik
masyarakat. “Kami terus berupaya meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat
dan daerah lain untuk memastikan setiap program kerja dapat berjalan dengan
efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan
Tengah,” ujarnya.
Menurutnya, Kesbangpol Kalteng juga akan fokus pada
peningkatan kapasitas kelembagaan, pembangunan sumber daya manusia, serta
pengelolaan isu strategis seperti dukungan terhadap pembangunan IKN yang turut
melibatkan wilayah Kalimantan sebagai kawasan penyangga. “Kami percaya, dengan
kolaborasi yang erat, kita semua dapat mencapai cita-cita besar untuk Indonesia
yang maju, berdaulat, dan sejahtera,” tutup Katma. (mmc/Foto:mediakesbang)
